Pendidikan dari Zaman ke Zaman
Pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda dapat dibagi dalam 3 periode (1) periode VOC di abad ke-17 dan ke-18; (2) periode pemerintahan Hindia abad ke-19; (3) periode Politik Etis (Etische Politick) pada awal abad ke-20. Pada zaman VOC abad ke-17 dan ke-18 pendididkan utntuk kaum “Inlanders” (penduduk tanah jajahan ditanganii oleh Nederlands Zendelingen Genootschap/nzg), gereja kristen yang ikut dalam visi misi VOC. Maskapai inilah yang membiayai kegiatan pendidikan sehingga pada masa itu seluruh kegiatan pendidikan dibiayai bukan dari pemerintah Belanda. Motto dari maskapai ini sangat terkenal yaitu 3G (Gold,Glory,Gospel). Kegiatan pendidikan dan pendirian sekolah-sekolah yang dikembangkan oeh VOC berawal dari berbasis agama serta dilakukan didaerah yang struktur politiknya lemah seperti Ambon, sekolah ini didirikan sejak tahun 1607, kemudian disusul dengan didirikannya Batavia. Fokus pembelajaran pada masa ini yaitu agama kristen, khususnya mempelajari Bible. Ada sekolah lanjutan namun dikhususkan untuk mendidik guru dan pastur.
Pendidikan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah berlangsung sebelum adanya VOC dengan sistem pendidikan tradisional khususnya berbasis agama Islam yang dibentuk dalam pesantren. Pendidikan pada periode abad 19 atau setelah VOC bubar tepatnya pada tahun 1799 pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan Daendels 1808 ia mengarahkan bupati-bupati dijawa untuk mengorganisir sekola-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur jawa dan agama. Akan tetapi ironinya pada masa itu selama 3,5 dasawarsa pemerintah enggan memberikan dana yang cukup untuk warga lokal. Berbanding terbalik dengan anak-anak dari Belanda dan Eropa yang dapat mengenyang pendidikan dengan baik. Baru pada tahun 1849 hanya ada 37 orang pribumi yang sekolah di sekolah-sekolah Eropa dipulau jawa.
Sampai berakhirnya kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang didirikan untuk masyarakat pribumi Indonesia yang berfokus pada baca tulis dan hitung. Akan tetapi tujuan dari sekolah ini tetap pada kepentingan pemerintah. Hal menarik terkait kebijakan pendidikan pada zaman jepang ialah dalam waktu yang singkat Indonesia mengalami perubahan dalam kebijakan pendidikan. (1) nama sekoah yang berbahasa Belanda diganti dengan nama sekolah Indonesia atau Jepang walaupun dalam penjenjangan relatif tetap; (2) bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar wajib disekolah; (3) kepala sekolah yang awalnya disandang oleh orang Belanda akhirnya dijabat oleh orang Indonesia;(4) setiap hari para siswa dan guru menjalani latihan baris berbaris ala tentara Jepang.
Pada periode demokrasi terpimpin atau orde lama secara kuantitatif mengalami perkembangan yang berarti akan tetapi secara kualitatif mengalami kemandekan yang disebabkan konflik-konflik pemerintahan. Sehingga sekolah dijadikan sebagai wahana ideologisasi dan proses internalisasi sosialis komunisme. Pada periode ini awal mulanya pendidikan memperoleh biaya yang cukup bahkan berlebih. Didirikannya puluhan ribu gedung SD dan didirikannya Universitas terbuka bahkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari UNESCO karena presiden Ir.Soekarno telah mewujudkan pendidikan dasar universal.
Pada era orde baru tujuan pendidikan nasional yang pertama kali ditetapkan dalam melalui ketetapan MPRS no.XY VII tahun 1966 bab 2 ayat 3 yang mana didalamnya disebutkan bahwa tujuan utama pendidikan Indonesia adalah untuk mempersiapkan manusia yang berjiwa pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Pemerintah orde baru berpijak pada pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional meskipun landasan pendidikan dimasa itu tidak sepenuhnya dijalankan murni untuk mencerdasakan bangsa. Target minimal pembangunan pendidikan di era orde baru adalah terbentuknya pengetahuan dan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, menghitung, dan penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling populer pada era orde baru adalah upaya penuntasan kemiskinan dan kebodohan melalui program wajib belajar 9 tahun.
Pemerintah orde baru lebih mengedepankan 2 jalur dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan umum dan pendidikan khusus. Jalur pendidikan umum merupakan jalur pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, menengah (SMP hingga SMA) dan jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan khusus dibentuk untuk menyiapkan peserta didik sebelum memasuki lapangan kerja atau dikenal dengan nama pendidikan kejuruan. Pendidikan pada era orde baru telah merumuskan kurikulum secara bertahap mulai dari kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, hingga kurikulum 1994.
Memasuki abad ke-21 pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Dasar dan tujuan pendidikan pada masa ini yaitu memanusiakan manusia. Perkembangan dunia di era globalisasi ini menuntut banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan dimasa ini haruslah kurikulum yang berwajah Indonesia akan tetapi tetap mampu memenuhi segala kebutuhan di masa ini.
DAFTAR PUSTAKA
Supardan, Dadang, 2008, Menyikapi Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis, generasi kampus, volume 1, nomor 2, September, Medan : UNIMED, jurnal.unimed.ac.id.
Prof.Dr.Sugiono,dkk, Peta Jalan Pendidikan Indonesia, Yogyakarta : TIM UNY, staffnew.uny.ac.id.
Hasan, S.Hamid, Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung : UPI, file.upi.edu.
Fadli, Muhammad Rijal, Dyah Kumalasari,2019, Sistem Pendidikan Indonesia pada Masa Orde Lama (periode 1945-1966), Jurnal Agastya Vol 9 No 2, Juli, Jawa Timur : UNIPMA, unipma.ac.id.