Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, mendesak Komisi Yudisial memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) tindak pindana korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Sebab banyak perkara korupsi divonis bebas.
“Sudah sepatutnya diperiksa, sebab sudah berulang-ulang. Kita mempertanyakan integritas PN Tipikor Banda Aceh saat ini,” kata Alfian, Jumat (15/12/2023)
Berdasarkan data lembaga Masyarakat Transparansi Aceh, selama tiga tahun terakhir Mahkamah Agung mengabulkan hampir 85 persen perkara vonis bebas oleh PN Tipikor Banda Aceh. Dengan kata lain, kata Alfian, vonis tersebut bertolak belakang dengan kasasi.
Alfian menduga adanya permainan oleh mafia peradilan di PN Tipikor Banda Aceh. Menurutnya, hal ini harus dituntaskan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang memeriksa hakim.
“Kalau memang tidak kerja kenapa harus buat kantor di sini,” Ujarnya.
“Kalau tidak memonitor apapun yang ada di Tipikor hari ini.” Jelasnya.